TENTANG UNPAD

Universitas Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015. PTN Badan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 65 UU tersebut disebutkan, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan kinerja oleh Menteri kepada PTN. Bentuk otonomi yang dimaksud terdiri dari PTN yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atau PTN Badan Hukum. Unpad telah melaksanakan otonomi PK BLU sejak 15 September 2008, dan kini memperoleh mandat untuk meningkatkan otonomi menjadi PTN Badan Hukum. Kepercayaan pemerintah memberikan mandat kepada Unpad menjadi PTN Badan Hukum merupakan “buah” dari perjuangan panjang para pengelola Unpad  menjaga kualitas serta prestasi para mahasiswanya di tingkat nasional dan internasional. Pada 16 Januari 2014, Unpad memperoleh sertifikat akreditasi institusi perguruan tinggi “Terakreditasi dengan Peringkat A” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Unpad kembali memperoleh peringkat akreditasi “A” dari BAN PT pada 19 Desember 2018. Selain itu, Unpad juga tercatat sebagai perguruan tinggi negeri dengan peminat terbanyak se-Indonesia di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN) pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Profil Universitas Padjadjaran Akreditasi Berdasarkan SK BAN PT Nomor 408/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tahun 2018, UNPAD mendapatkan akreditasi institusi dengan peringkat A.

SEJARAH UNPAD

Universitas Padjadjaran atau dikenal dengan singkatan Unpad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Unpad berdiri pada 11 September 1957, dengan lokasi kampus di Bandung. Saat ini, Unpad berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Unpad sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ditandatangani Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo, pada 22 Juli 2015. PTN Badan Hukum ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi. Pada pasal 65 UU tersebut disebutkan, penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan kinerja oleh Menteri kepada PTN. Bentuk otonomi yang dimaksud terdiri dari PTN yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atau PTN Badan Hukum. Unpad telah melaksanakan otonomi PK BLU sejak 15 September 2008, dan kini memperoleh mandat untuk meningkatkan otonomi menjadi PTN Badan Hukum. Kepercayaan pemerintah memberikan mandat kepada Unpad menjadi PTN Badan Hukum merupakan “buah” dari perjuangan panjang para pengelola Unpad  menjaga kualitas serta prestasi para mahasiswanya di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 1950-an, di Bandung sebenarnya telah ada perguruan tinggi seperti Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia (UI) dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Namun, masyarakat menghendaki sebuah universitas negeri yang menyelenggarakan pendidikan dari berbagai disiplin ilmu. Perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat besar terhadap perlu adanya universitas negeri di Bandung, terutama setelah Bandung dipilih sebagai kota penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955. Oleh karena itu, pada tanggal 14 Oktober 1956 terbentuklah Panitia Pembentukan Universitas Negeri (PPUN) di Bandung. Pembentukan PPUN tersebut berlangsung di Balai Kotapraja Bandung. Pada rapat kedua tanggal 3 Desember 1956, panitia membentuk delegasi yang terdiri dari Prof. Muh. Yamin, Mr. Soenardi, Mr. Bushar Muhammad, dan beberapa orang tokoh masyarakat Jawa Barat lainnya. Tugas delegasi adalah menyampaikan aspirasi rakyat Jawa Barat tentang pendirian universitas negeri di Bandung kepada Pemerintah, DPR Kabupaten dan Kota Besar Bandung, Gubernur Jawa Barat, Presiden UI, Ketua Parlemen, Menteri PPK, bahkan kepada Presiden Republik Indonesia. Delegasi berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pemerintah melalui SK Menteri PPK No. 11181/S tertanggal 2 Februari 1957, memutuskan membentuk Panitia Negara Pembentukan Universitas Negeri (PNPUN) di Kota Bandung. Pada tanggal 25 Agustus 1957 dibentuk Badan Pekerja (BP) dan PNPUN tersebut yang diketuai oleh R. Ipik Gandamana, Gubernur Jawa Barat. BP dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat proses kelahiran UN tersebut. Hasil dari BP adalah lahirnya Universitas Padjadjaran (Unpad) pada hari Rabu 11 September 1957, dikukuhkan berdasarkan PP No. 37 Tahun 1957 tertanggal 18 September 1957 (LN RI No. 91 Tahun 1957). Kemudian berdasarkan SK Menteri PPK No. 91445/CIII tertanggal 20 September , status dan fungsi BP diubah menjadi Presidium Unpad yang dilantik oleh Presiden RI tanggal 24 September 1957 di kantor Gubernuran Bandung. Adapun nama “Padjadjaran” diambil dari nama Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Padjadjaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja di Pakuan Padjadjaran (1473-1513 M). Nama ini adalah nama yang paling terkenal dan dikenang oleh rakyat Jawa Barat, karena kemashuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di tatar Sunda ketika itu. Pada saat berdirinya, Unpad terdiri dari 4 fakultas: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi (keduanya berawal dari Yayasan Universitas Merdeka di Bandung), Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP, penjelmaan dari PTPG di Bandung), dan Fakultas Kedokteran. Pada 18 September 1960, dibuka Fakultas Pendidikan Jasmani (FPJ) sebagai perubahan dari Akademi Pendidikan Jasmani. Pada tahun 1963-1964, FPJ dan FKIP melepaskan diri dari Unpad dan masing-masing menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga dan Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan (IKIP, sekarang Universitas Pendidikan Indonesia). Dalam kurun waktu 6 tahun, di lingkungan Unpad bertambah 8 fakultas yakni: Fakultas Sosial Politik (13 Oktober 1958, sekarang FISIP), Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA, 1 November 1958), Fakultas Sastra (1 November 1958, kini menjadi Fakultas Ilmu Budaya), Fakultas Pertanian (Faperta, 1 September 1959), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG, 1 September 1959), Fakultas Publisistik (18 September 1960, sekarang menjadi Fikom), Fakultas Psikologi (FPsi, 1 September 1961), dan Fakultas Peternakan (Fapet, 27 Juli 1963). Tahun 2005, Unpad membuka 3 fakultas baru Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK, 8 Juni 2005), Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan (FPIK, 7 Juli 2005), dan Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP, 13 September 2005). Selama 2 tahun kemudian, Unpad meningkatkan status 2 jurusan di FMIPA, yaitu Jurusan Farmasi menjadi Fakultas Farmasi  (17 Oktober 2006), serta Jurusan Geologi menjadi Fakultas Teknik Geologi (FTG, 12 Desember 2007). Dalam rangka meningkatkan performa universitas, pada 7 September 1982, Unpad membuka Fakultas Pascasarjana. Fakultas ini menyelenggarakan pendidikan jenjang S-2 (Program Magister) dan S-3 (program Doktor). Pada perkembangan selanjutnya, Fakultas Pascasarjana statusnya berubah menjadi Program Pascasarjana. Sebagai upaya memenuhi tenaga-tenaga terampil ahli madya, maka Unpad juga menyelenggarakan pendidikan Program Diploma (S-0) untuk beberapa bidang ilmu. Kepemimpinan di Unpad pun mengalami perkembangan, baik para pejabat, struktur, maupun bentuk organisasinya. Kepemimpinan yang pertama berbentuk presidium, dengan ketua R. Ipik. Gandamana, Wakil Ketua R. Djusar Subrata, serta Sekretaris Mr. Soeradi Wikantaatmadja dan R Suradiradja. Selanjutnya pad 6 November 1957 diangkat Presiden Unpad yaitu Mr. Iwa Koesoemasoemantri, berdasarkan SK Presiden RI No. 14/M/1957, tertanggal 1 Oktober 1957. Pengambilan sumpah dilakukan di Istana Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden Unpad didampingi Senat Universitas dengan Sekretaris Prof. M. Sadarjun Siswomartojo, Kusumahatmadja, dan Mr. Bushar Muhammad. Sejak 1963, sebutan Presiden Universitas diubah menjadi Rektor dan sebutan Sekretaris Universitas atau Kuasa Presiden diubah menjadi Pembantu Rektor. Adapun susunan pejabat Rektor Unpad sejak awal berdirinya hingga sekarang sebagai berikut.: 1957-1961: Prof. Iwa Koesoemasoemantri, S.H. 1961-1964: Prof. R. G. Soeria Soemantri, drg. 1964-1966: Moh. Sanusi Hardjadinata 1966-1973: Prof. R. S. Soeria Atmadja 1973-1974: Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. 1974-1982: Prof. Dr. Hindersah Wiraatmadja 1982-1990: Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, M.Sc. 1990-1998: Prof. Dr. H. Maman P. Rukmana 1998-2007: Prof. Dr. H. A. Himendra Wargahadibrata, dr., Sp.An., KIC 2007-2015: Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA 2015 – 2019: Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, dr. 2019-sekarang: Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., M.SIE.   Kampus Jatinangor Terinspirasi oleh “Kota Akademik Tsukuba”, Rektor keenam Unpad, Prof. Dr. Hindersah Wiraatmadja menggagas “Kota Akademis Manglayang”, yang terletak di kawasan kaki Gunung Manglayang. Konsep tersebut menjawab permasalahan kampus Unpad yang tersebar di 13 lokasi yang berbeda sehingga menyulitkan koordinasi dan pengembangan daya tampung, selain untuk meningkatkan produktivitas, mutu lulusan, dan pengembangan sarana/prasarana fisik. Sejak tahun 1977, Unpad merintis pengadaan lahan yang memadai dan tahun 1979 baru disepakati dengan adanya penunjukkan lahan bekas perkebunan di Jatinangor. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593/3590/1987, kawasan itu meliputi luas 3.285,5 Hektar, terbagi dalam 7 wilayah peruntukkan. Khusus untuk Unpad, wilayah pengembangan kampus di Jatinangor mencakup 175 h. Secara bertahap, Unpad telah mulai memindahkan kegiatan pendidikannya ke Jatinangor sejak 1983, yang diawali oleh Fakultas Pertanian. Kemudian diikuti oleh fakultas-fakultas lainnya yang ada di lingkungan Unpad. Pada 5 Januari 2012, gedung Rektorat Unpad resmi pindah ke Jatinangor.